Style Switcher
Theme Skins

Layout Styles
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Mengawal Upaya Kesehatan Masyarakat Berbasis Bukti


Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Admin Rabu, 15 April 2015 - 09:09:00 WIB. | 1482

Pelaksanaan program Jaminan kesehatan nasional yang dimulai pada 1 Januari tahun 2014 merupakan tahapan penting dalam mencapai program jaminan kesehatan semesta di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan apotek serta permasalahan yang timbul. Penelitian dilakukan pada tahun 2014 di di 4 provinsi di Pulau Jawa yaitu di provinsi Jawa Barat (Kota Bekasi dan Kab.Bogor), Banten (Kota Tangerang Selatan dan Kab.Serang), Jawa Tengah (Kota Solo dan Kab.Sragen) serta DIY (Kota Yogyakarta dan Kab.Bantul). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan P2JK, Asklin Dinkes Provinsi dan Kab/Kota serta roundtable discussion dengan dinkes Kabupaten/Kota, BPJS, fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan apotek. Selain itu dilakukan juga survey melalui angket terhadap penerima layanan di FKTP dan apotek.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan yang terkait dengan pelaksanaan JKN dianggap masih kurang dan terlambat sehingga menyulitkan pelaksana di daerah. Pelayanan kesehatan sudah berjalan tetapi masih banyak kendala antara lain dalam hal P-Care dan Program Rujuk Balik (PRB). Pembiayaan obat di kab/kota masih ditangani dinkes dan banyak terjadi kesenjangan kapitasi di FKTP. Beberapa obat untuk pasien BPJS kosong seperti HCT, aspilet dan banyak obat yang belum terdaftar dalam e-catalogue sehingga tidak bisa dipesan, untuk apotek tidak bisa diklaim. Dalam hal SDM masih terjadi kekurangan tenaga medis di FKTP dan belum ada kuasa pengguna anggaran di puskesmas. Umumnya konsumen FKTP dan apotek merasa kurang puas dengan ketersediaan obat dan jenis obat yang dibiayai BPJS.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor regulasi dan penyediaan fasilitas kesehatan dan SDM yang mendukung serta ketersediaan obat merupakan hal yang penting untuk mensukseskan program JKN.