Style Switcher
Theme Skins

Layout Styles
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Mengawal Upaya Kesehatan Masyarakat Berbasis Bukti


Koordinasi dan konsolidasi kerjasama di bidang litbang kesehatan dapat meningkatkan evaluasi kinerja

Yunita Jumat, 15 September 2017 - 13:43:40 WIB. | 120

Rapat kegiatan koordinasi dan konsolidasi kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan dihadiri oleh seluruh satker serta ampuan dari masing-masing Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, Upaya Kesehatan Masyarakat, Humaniora dan Manajemen Kesehatan, dan diselenggarakan di Aone Hotel Jakarta pada tanggal 12 September 2017,narasumber dari Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan oleh Bapak Wijanarko yang membahas antara lain bahwa program-program Kementerian Kesehatan biasanya berhenti di monitoring tetapi tidak dievaluasi apakah program tersebut bermanfaat atau tidak. Untuk hibah dapat diajukan tidak langsung ke Bapenas langsung ke Kementerian Kesehatan, dapat siapa saja asal  diberi kuasa oleh pejabat yang berwenang dalam pencairannya. Rekomendasi BPK RI Atas LKPP 2016 yakni mengkaji dan menyempurnakan pengaturan mengenai pengelolaan hibah langsung untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan hibah langsung pada K/L; Meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga meningkatkan peran APIP dalam pengelolaan hibah langsung pada masing-masing K/L. Tindak lanjut yaitu melakukan percepatan penyelesaian penerbitan PMK mengenai administrasi pengelolaan hibah; Berkoordinasi dengan APIP K/L untuk meminta APIP K/L melakukan pemantauan dan pengwasan atas setiap penerimaan dan pelaksanaan hibah K/L yang hasilnya disampaikan ke Dit.EAS-DJPPR. Dalam pembahasan mengenai hibah harus dituangkan dalam perjanjian Hibah. Perjanjian Hibah sebagaimana paling sedikit memuat yaitu identitas Pemberi Hibah dan penerima Hibah;tanggal perjanjian Hibah/penandatanganan perjanjian Hibah;jumlah Hibah;peruntukan Hibah; dan ketentuan dan persyaratan. Dalam PP 10 Tahun 2011 Pasal 1 mengenai Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

Selanjutnya adalah paparan dari dr. Sheila Kadir, M. Biomed,   mengenai Monev Pelaksanaan Kerjasama Litbangkes, titik berat kerja sama menyangkut IPTEK, termasuk didalamnya Penelitian dan Pengembangan, adalah:

  1. Kegiatan penelitian bersama
  2. Pertukaran ide, informasi, keahlian dan teknik
  3. Kolaborasi ilmiah dan teknologi
  4. Penyelenggaraan pertemuan dan seminar bersama
  5. Pengembangan kontak langsung dan kerja sama antar instansi
  6. Pelatihan dan pengembangan kapasitas ilmuwan.

 

Kemudian, beberapa hal yang harus diperhatikan dan harus ada dalam perjanjian kerja sama menyangkut Penelitian, antara lain sebagai berikut:

  1. Material Transfer Agreement (MTA): Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya
  2. Genetic Resources and Transfer Knowledge (GRTK): Sumber Daya Genetik Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional / Kearifan Lokal
  3. Intellectual Property Right (IPR): Hak atas Kekayaan Intelektual.

 

Tantangan yang dihadapi:

  1. Melakukan kegiatan kerja sama tanpa payung hukum yang jelas
  2. Tidak melakukan konsultasi awal atau melalui  mekanisme interkem dalam membuat perjanjian kerjasama.
  3. Kurang memahami maksud dan tujuan dari kerjasama tersebut sehingga tidak memenuhi unsur aman secara politis, yuridis, teknis, dan security/keamanan.
  4. Kurangnya koordinasi antara Pusat dan Daerah, antara Kementerian terkait dengan UPT-nya.
  5. Kurang memperhatikan kesetaraan pihak-pihak yang akan menandatangani PI.
  6. Penandatanganan perjanjian kerja sama tanpa implementasi.
  7. Belum disepakati mekanisme koordinasi untuk implementasi perjanjian kerjasama di lingkungan Kemenkes.
  8. Belum adanya monitoring dan evaluasi perjanjian kerja sama.

 

Saran dan tindak lanjutnya adalah antara lain:

INSTITUSIONALISASI

  1. Unit teknis/UPT melakukan konsultasi awal terkait usulan kerja sama dengan institusi LN dengan Biro KSLN, selaku one gate policy in international cooperation di Kementerian Kesehatan.
  2. Berkoordinasi dengan Kemenlu dan meminta tanggapan Kemenlu terkait usulan kerja sama dengan institusi LN.

 

FORMALISASI

        1. Sekiranya sudah ada kesepakatan kedua belah pihak, maka dapat dituangkan dalam bentuk draft naskah perjanjian internasional / MoU /                   PKS.

        2.  Senantiasa berkoordinasi dengan Biro KSLN dan Kemenlu yang akan mengawal proses penyusunan PKS sesuai dengan prosedur dan koridor                yang berlaku.