Style Switcher
Theme Skins

Layout Styles
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Mengawal Upaya Kesehatan Masyarakat Berbasis Bukti


Mewujudkan reformasi birokrasi dengan peningkatan kinerja untuk melaksanakan standar operasional prosedur setiap lini dan tata kelola manajemen terstandar

Yunita Kamis, 05 Oktober 2017 - 14:12:01 WIB. | 162

Reformasi Birokrasi adalah suatu  proses perubahan  dengan dilaksanakan  secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan untuk  menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan profesionalisme SDM Aparatur.

 

Rapat dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2017 di Ruang rapat Kawengian Lt. 4 Jl. Percetakan Negara No. 29, yang dihadiri oleh seluruh pejabat dan pegawai puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat.

 

Paparan Heri Radison, SKM, MKM, QIA dari Inspektur III Inspektorat Jenderal, Kementerian Kesehatan RI yang mengungkapkan bahwa Kebijakan Perencanaan Anggaran Kemenkes TA 2018 yakni sesuai Edaran Setjen Kemenkes No. UM.01.05/I/635/2017 tgl 7 Maret 2017, bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas anggaran, maka: Penyusunan Perencanaan Tupoksi, setiap unit utama/satker mengacu pada RPJMN 2015-2019, Renstra Kemenkes 2015 – 2019, dan kebijakan prioritas pemerintah. Melakukan efisiensi pelaksanaan tugas, sehingga: Memberikan waktu kepada  pegawai untuk melakukan aktivitas sosial diluar lingkungan kerja (work-life balance),Percepatan pelaksanaan tugas, sehingga tidak perlu lembur dan rapat di luar jam kerja, Pembahasan kebijakan yg efektif, tujuan rapat secara efisien, penjadualan harus jelas dan akurat serta menghindari pembahasan diluar agenda rapat.

Dan hal-hal yang harus diperhatikan adalah Pelaksanan Reviu RKA-K/L ini tidak memindahkan tanggungjawab pelaksanaan anggaran Satuan Kerja kepada auditor, Tanggung jawab pelaksanaan anggaran termasuk kebenaran data sepenuhnya menjadi tanggung jawab Satuan Kerja.